Kepri.relasipublik.com – Kegiatan Milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yang ke 75 yang di laksanakan di café Patimah Mega Legenda Batam Center diisi dengan dialog publik Ngobrol Pinter Bersama, Turut hadir dalam kegiatan milad tersebut Pengurus HMI Cabang Batam, MD Kahmi Kota Batam Sayuti, Mahasiwa Hidayatullah Batam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, SEMMI kepri serta mahasiwa lainnya.
Dalama Acara milad hmi yang ke 75 ini dengan mengangkat tema Labuh jangkar untuk kepri sesi 2 dengan narasumber Kepala Dinasa perhubungan Kepri Junaidi, Presiden Pergerakan Mubaligh Indonesia MHR Songge, Ketua Muhammadiyah Batam Emtizar dan MUI Kota Batam diwakilkan oleh DR Yulpiswandi.
Andriansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa persoalan labuh jangkar ini adalah persoalan masyarat kepri yang hak pengelolaanya nya adalah milik pemerintah kepri “ kita punya wilayah laut 94% luasanya dibandingkan darat, jika ini di Kelola oleh daerah maka akan menjadikan pertumbuhan ekonomi besar untk kepri serta manfaatnya akan berdampak signifikan untk segala sektor” Kepri memiliki labuh jangkar sebanyak 18 titik yang seharusnya di Kelola pemerintah daerah tetapi ditertibkan menjadi 6 lokasi “ kita minta menhub untuk memberikan 18 titik wilyah itu ke Kepri, bukan 6 ataupun 2 titik, kalaupun enam titik lokasi itu adalah perairan pulau Galang, perairan Pulau Nipah, Perairan Batu Ampar, perairan Kabil Selat Riau, perairan Tanjung Berakit, dan perairan Karimun berikan semuanya ” tambahnya.
Junaidi mengatakan Beberapa lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepri sudah ditetapkan, bahkan pemerintah pusat telah memberikan 2 lokasi labuh jangkar lainnya di Selat Riau dan Tanjung Berakit serta akan memberikan 1 lokasi diwilayah labuh jangkar kawasan Tanjung Pinggir Batam untuk di kelola Pemprov Kepri melalui Perusahaan Daerah (Perseroda) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri “Dua titik sudah diberikan oleh pak mentri perhubungan kepada pak Gubernur” junaidi menambahkan lokasi yang diberikan mentri perhubugan ini adalah Langkah awal agar wilayah lain juga juga dapat diberikan” kita ingian Bersama – sama untuk titik wilayah lainnya juga diberikan oleh pak mentri” tambahnya.
Ketua muhammdiyah Kota Batam yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota batam 2004 juga menyampaikan bahawa segala Dengan perhitungan, untuk satu GT dikenaikan biaya Rp700. Setiap hari, setidaknya satu juta GT bisa melewati perairan laut kepri sehingga dalam sehari bisa menghasilkan pendapatan sebanyak Rp700 juta. “Dalam setahun PAD Kepri kita bisa mencapai Rp200 Miliar,” jelasnya.
Presiden pergerakan Mubaligh Indonesia (PMI) MHR Songge menyampaikan persoalan kebijakan Daerah yang dilakukan harus melibatkan segala Stakeholder yang ada sehingga Rancangan Undang- undang (RUU) yang sudah ada menjadi dasar dalam Bernegara ” Kepala daerah Harusnya berani meminta haknya Pengelolaan dalam Sumber Daya Alam maupun SDM, Sebab kepri ini wilayah yang subur dan banyak menghasilkan potensi besar untuk Kemakmuran masyarakat Luas di kepri ” katanya.
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batam agar menteri perhubungan tidak setengah hati untuk memberikan labuh jangkar untuk Kepri “ pak menhub sepertinya masih setengah harti memberian labuh jangkar ini untuk kepri, serahkan saja 6 titik itu kekepri apa susahnya.” Tambahanya.
Rangkaian kegiatan milad ini di tutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua HMI Cabang Batam diberikan kepada narasumber dan pengurus HMI serta MD Kahmi Kota Batam.
